PRESIDEN Maladewa Mohamed Muizzu merampingkan pemerintahannya sebagai langkah pemotongan biaya langsung untuk meringankan beban ekonomi nasional di tengah merosotnya cadangan devisa.
Menurut pernyataan Kantor Kepresidenan Maladewa pada Selasa (15/10), Presiden Muizzu memutuskan mencopot sebanyak 228 pejabat politik dari berbagai kementerian dan lembaga negara dalam rangka agenda reformasi ekonomi demi mengurangi pengeluaran negara. Ratusan pejabat yang akan dicopot dalam 15 hari tersebut mencakup 7 menteri negara, 42 wakil menteri, 109 direktur politik senior, dan 69 direktur politik.
"Pengurangan signifikan penunjukan politik ini selaras dengan upaya Presiden untuk merampingkan pemerintah dan memastikan dana publik dimanfaatkan dengan lebih efisien," demikian pernyataan Kantor Kepresidenan Maladewa dilansir dari Anadolu.
Keputusan tersebut diambil menyusul jatuhnya cadangan devisa Maladewa hingga 20% dan saat ini berada pada jumlah sekitar US$400 juta (sekitar Rp6,21 triliun) yang berarti terendah sejak Desember 2016. Fitch Ratings menurunkan peringkat kredit jangka panjang Maladewa dari CCC ke nilai CC atas alasan memburuknya tekanan finansial yang berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar utang negara.
Maladewa juga menghadapi tenggat untuk membayar sukuk sebesar US$500 juta (Rp7,78 triliun) bulan ini. Untuk menambah jumlah devisa negara, pemerintah Maladewa baru-baru ini menyepakati skema pertukaran kurs (currency swap) dengan Tiongkok dan India. (Ant/Z-2)