1 day ago
3
Sejumlah petani di kawasan Sleman mengaku mengalami kerugian hingga miliaran akibat penutupan aliran selokan Van Der Wijck. Penutupan yang sudah berlangsung selama dua pekan ini dilakukan untuk keperluan pemeliharaan dan perawatan saluran.
Sejumlah petani yang terdampak penutupan selokan ini pun melakukan audiensi dengan DPRD DIY dalam dua hari berturut-turut pada Senin (14/10) dan Selasa (15/10).
Salah satu perwakilan petani padi, Sutrisno, saat audiensi kemarin menyampaikan bahwa total ada sekitar 1.500 hektare lahan pertanian yang terdampak penutupan selokan Van Der Wijck. Tiap hektare, kerugian yang dialami petani ditaksir mencapai Rp 20 juta. Dengan begitu, total kerugian yang dialami petani ditaksir mencapai Rp 30 miliar.
“Bagi kami Pak, petani yang garapannya 1 hektar yang menghasilkan 20 juta, kalau dirata-rata 4 bulan gaji kami, 4 bulan tidak ada, Pak. Kami kehilangan waktu 4 bulan 21 hari,” ujarnya pada audiensi pertama di DPRD DIY, Senin (14/10) kemarin.
Tak hanya petani padi, petani ikan juga melaporkan bahwa satu siklus budidaya ikan mereka tertunda hingga mengakibatkan kerugian Rp 180 juta untuk tiap 1.000 kilogram. Sedangkan petani hortikultura diperkirakan mengalami kerugian Rp 200 juta per hektare karena satu siklus tanaman cabai terganggu.
Pada audiensi kedua hari Selasa (15/10), petani kembali datang ke DPRD DIY. Tak hanya petani, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO), Gatut Bayuadji, juga hadir dalam audiensi tersebut.
Ia mengatakan bahwa meski baru setengah bulan ditutup, namun aliran air Selokan Van Der Wijck akan segera dibuka.
“Fiks kita buka, berdasarkan aspirasi yang kami terima dari masyarakat, kami mencari solusi terbaik antara kepentingan petani dan pemeliharaan saluran,” kata Gatut setelah audiensi di Gedung DPRD DIY pada Selasa (15/10).
Pimpinan sementara DPRD DIY, Nuryadi, menjelaskan bahwa setelah saluran dibuka, petani akan diberikan waktu 10 hari untuk merumuskan kesepakatan baru terkait perjanjian dengan BBWSO. Dinas-dinas terkait di wilayah Sleman akan memfasilitasi proses perumusan tersebut.
“Jika dalam 10 hari tidak ada kesepakatan baru, BBWSO berhak menutup saluran itu,” tegas Nuryadi.
