Dapat Ancaman Diduga dari Hotel di Pontianak, Mandala Shoji Buat Aduan ke BPKN

Presenter Mandala Shoji mengadukan pihak hotel di Kota Pontianak ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Aduan dilayangkan Mandala menyusul ancaman yang dia dan istrinya peroleh dari pihak yang diyakini sebagai utusan dari pihak hotel tersebut.

Tak hanya diancam, Mandala juga sempat digugat balik oleh pihak hotel untuk membayar uang senilai Rp 10 miliar.

"Kami ini kan konsumen, kami ini korban.Kami korban, kami dituntut balik, dan diteror. Ini negara hukum lho, ini negara Indonesia. Saya berharap BPKN memberikan bantuan kepada kami," ujar Mandala Shoji di kantor BPKN di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

"Saya berharap juga, kalau misalkan bisa dibantu menghadap presiden, kami akan menghadap presiden terbaru ini. Mudah-mudahan bisa membantu kami," sambungnya.

Keputusan untuk membuat aduan semakin kuat setelah sebelumnya Mandala mendapat ancaman berupa penyiraman air keras. Mandala menyebut, air keras itu disiram ke mobilnya.

"Jadi dia benar-benar nggak terdeteksi sama sekali gitu. Padahal di sana juga ada CCTV, terus kita di sana juga dilindungi sama-sama temen-temen juga. Tapi kenapa bisa sampai lepas, gitu. Mobil kami menjadi korban," ucap Mandala.

"Kurang lebih 2 minggu yang lalu. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan, saya lupa. Cuman kita tutupin, karena kita tidak mau memperkeruh suasana," imbuhnya.

Tanpa bermaksud menuduh, Mandala menyatakan bahwa kedatangannya ke Pontianak beberapa waktu lalu murni untuk merampungkan permasalahannya dengan hotel tersebut.

"Saya nggak tahu. Saya di sana nggak punya musuh. Kita nggak pernah ribut sama orang lain. Kita datang ke Pontianak itu cuman masalah kasus hotel ini," ungkap Mandala.

"Saya tidak tahu siapa yang melakukan itu. Tapi mungkin ada kemungkinan ya, Masyarakat bisa menilai. siapa yang melakukan itu," lanjut dia.

Ketua Komisi Advokasi BPKN, Fitrah Bukhari, mengatakan bahwa ancaman yang diterima Mandala di luar kelaziman dan itu bukan tanggung jawab serta kewenangan BPKN.

Karena itu, BPKN mengeluarkan rekomendasi untuk membuat laporan ke pihak yang lebih bertanggung jawab yakni LPSK.