Populer: IKN-Jakarta Bisa Jadi Ibu Kota Negara; PPN 12 Persen Mulai Januari 2025

Ibu kota negara diusulkan menganut konsep Twin Cities, IKN dan Jakarta bisa sekaligus menjadi ibu kota. Berita ini menjadi berita yang populer di kumparanBISNIS pada Sabtu (12/10).

Berita lainnya yang ramai dibaca publik yaitu pemerintah akan mengimplementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen per 1 Januari 2025. Berikut rangkuman berita populer kumparanBISNIS.

IKN-Jakarta Bisa Jadi Ibu Kota Negara

Konsep Twin Cities ini disampaikan oleh Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) kepada Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono.

Menurut mantan Kepala Otorita IKN itu, ASPI telah melakukan sejumlah tahap kajian mendalam mengenai skenario pemindahan ibu kota. Mereka mengusulkan 4 skenario pembangunan IKN.

"Semuanya bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar "on the track" sesuai dengan visi dan misi awalnya," tulis Bambang dalam instagram pribadinya, Sabtu (12/10).

Melalui konsep Twin Cities, ASPI mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Sesuai dengan skenario yang nantinya dipilih, salah satu kota dapat berperan sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto), dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu.

ASPI berharap pendekatan strategis ini dapat membantu mengelola tahap transisi saat ini dengan lebih efektif, dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing kota.

Menurut Bambang, sebagai organisasi akademik beranggotakan 100 program perencanaan wilayah dan kota di 74 universitas dari Sabang sampai Merauke, ASPI punya kualifikasi dan kemampuan untuk urun rembug secara aktif dalam pembangunan ibu kota.

"Insyaallah pesan ini akan saya sampaikan pada pemerintah saat ini dan yang mendatang, sebagai wujud kerja sama untuk melahirkan sebuah ibu kota berkelanjutan bagi rakyat," sambung Bambang.

PPN 12 Persen Berlaku Januari 2025

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memastikan p...