1 week ago
3
Polemik pelaksanaan haji 2024 kemarin melahirkan usulan untuk memecah Kementerian Agama dan membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
Benarkah pos kementerian baru ini akan menjadi jatah Partai Kebangkitan Bangsa?
“Belum ada keputusan (memecah Kementerian Agama) itu kita tunggu aja keputusan” kata Waketum PKB Jazilul Fawaid saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).
DPR RI periode 2019-2024 sempat membentuk Pansus Angket Haji untuk menyelidiki karut marut pelaksanaan haji tahun 2024.
Hasil penyelidikan pansus pun meminta Kementerian Agama untuk memperbaiki pelaksanaan haji, tidak spesifik mengusulkan agar pemerintahan selanjutnya memecah kementerian agama.
Namun belakangan ketika Prabowo tengah menggodok formasi kabinetnya, muncul isu bahwa Prabowo bakal memekarkan kementerian agama dan membentuk suatu kementerian atau badan baru khusus untuk mengatur pelaksanaan haji dan umrah.
Terkait hal ini, Jazilul pun mengatakan ia belum mendengar keputusan itu.
“Namun bahwa dari hasil pansus kemarin perlu perbaikan haji apakah itu respons dari ini, saya nggak, tahu. Saya nggak tahu tunggu aja resminya,” kata Jazilul.
Jazilul juga mengatakan bahwa hingga saat ini, Prabowo belum melakukan komunikasi langsung dengan PKB untuk membahas kementerian.
Namun prinsipnya, partainya menghormati hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih dalam mengatur formasi kabinetnya.
“Itu haknya Pak Prabowo, mana kita bisa kita tau, ikut aja kita. Yang jelas komitmennya PKB ingin mensukseskan pemerintahan Prabowo,” tutur Jazilul.
Prabowo akan memisahkan sejumlah kementerian yang ada saat ini. Salah satu yang dikabarkan akan dipisahkan, yakni Kementerian Agama.
Kementerian ini akan dipisah menjadi 2, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah. Nama Jazil memang sempat beredar, tapi untuk mengisi posisi Menteri Agama.
Menteri Agama saat ini, Yaqut Cholil Qoumas juga berasal dari PKB.
