6 days ago
5
Penyaluran kredit perbankan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih melambat. Salah satu faktornya adalah daya beli masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyebut melambatnya kredit untuk UMKM masih dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari eksternal, dinamika global seperti situasi geopolitik juga memiliki pengaruh.
“Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi makroekonomi, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta dinamika global termasuk situasi geopolitik yang berpengaruh pada berbagai aspek perekonomian domestik,” katanya seperti dikutip kumparan pada Jumat (11/10).
Berdasarkan data analisis uang beredar BI, total penyaluran kredit perbankan ke UMKM pada Agustus 2024 tumbuh 4,3 persen year on year (yoy). Persentase tersebut masih melambat dibanding Juli 2024 sebesar 5,1 persen yoy.
Sedangkan jika dibandingkan dengan Agustus 2024, OJK mencatat penyaluran kredit UMKM Agustus 2024 yang tercatat sebesar Rp 1.474 triliun tumbuh yoy sebesar 4,42 persen dibandingkan Agustus 2023 yang sebesar Rp 1.412 triliun.
Dian bilang walau ada beberapa tantangan dalam penyaluran kredit perbankan untuk UMKM, bank optimis untuk tetap meningkatkan persentasenya dengan dukungan pemerintah dan pihak lain.
“Meskipun terdapat tantangan tersebut, Bank tetap optimis dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM, tentunya dengan berbagai dukungan dari Pemerintah dan lainnya,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah bersama OJK dan pihak terkait juga selalu memonitor efektivitas kebijakan untuk menstimulasi kredit UMKM yang sustain dan resilience.
“Selanjutnya, Pemerintah bersama OJK serta stakeholders lainnya secara aktif melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring atas kondisi UMKM serta efektivitas Instrumen kebijakan yang ada dalam menstimulus kredit UMKM yang sustain dan resilience. Hal tersebut antara lain melalui program inklusi keuangan berupa perluasan jaringan agen Bank, program subsidi Pemerintah melalui program KUR, serta adanya program insentif berupa kelonggaran likuiditas,” pungkasnya.
