1 week ago
3
acara Focus Group Discussion Perluasan Lahan Sawah sebagai Kunci Menuju Kedaulatan Pangan di Bogor, Jawa Barat.(Kementan)
Hingga saat ini, krisis pangan masih menjadi isu penting yang meresahkan banyak negara. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) mengeluarkan peringatan krisis pangan akut yang membayangi lebih dari 59 negara dengan penduduk dunia sekitar 970 juta.
Ketua Task Force Cetak Sawah Kementerian Pertanian (Kementan), Husnain, mengungkapkan beberapa kondisi yang disinyalir menjadi penyebab krisis pangan adalah pelambatan produksi pangan, kelangkaan dan kenaikan bahan baku industri, perubahan iklim, dan konflik antara Rusia-Ukraina yang masih berlangsung menghambat ekspor dan harga bahan pangan seperti gandum dan biji-bijian.
"Saat ini bertambah konflik Timur Tengah yang juga akan berdampak,” kata Husnain dalam acara Focus Group Discussion Perluasan Lahan Sawah sebagai Kunci Menuju Kedaulatan Pangan di Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10).
Baca juga : Ribuan Hektare Rawa Bangka Selatan akan Disulap Jadi Sawah
Lebih lanjut, ia menyampaikan penduduk Indonesia saat ini berjumlah 281,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,1% per tahun, sehingga pada 2033 diperkirakan akan mencapai 309,8 juta jiwa. Jumlah itu tentu harus diimbangi dengan peningkatan produksi beras. Secara nasional, lahan sawah beralih fungsi sekitar 100 ribu hektare per tahun yang jika tanpa kompensasi apa-apa akan menyebabkan penurunan terus menerus kapasitas produksi pangan nasional, khususnya beras," terang dia.
Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022, lahan sawah Indonesia memproduksi padi 55,67 juta ton GKG atau setara 32,07 juta ton beras. Sementara, konsumsi mencapai 35,3 juta ton beras. Artinya, terdapat defisit sekitar 3,23 juta ton beras.
"Beban peningkatan produksi makin berat yang tidak mungkin hanya mengandalkan lahan sawah eksisting (saat ini sekitar 7,38 juta hektar). Untuk itu diperlukan peningkatan luas areal tanam melalui pencetakan sawah baru. Lahan-lahan yang menjadi target perluasan areal pertanian adalah lahan non gambut, baik yang berada di lahan rawa maunpun non rawa," imnbuhnya.
Baca juga : Atasi Krisis Pangan. Leafy Tawarkan Inovasi Atasi Keterbatasan Lahan Pertanian
Pemerintah, dalam hal ini Kementan, tengah berencana melakukan perluasan areal pertanian melalui Program Cetak Sawah seluas 3 juta hektare tahun 2025-2027 untuk mendukung Kedaulatan Pangan dan Lumbung Pangan Dunia.
"Daerah prioritas program tersebut adalah Merauke (Papua Selatan) dan Kalimantan Tengah masing-masing 1 juta hektare, Kalimantan Selatan 500 ribu hektare dan Sumatera Selatan 250 ribu hektare, dan sisa 250 ribu hektare di provinsi lain," bebernya.
Di kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Pertanian RI Bidang Percepatan Produksi Pertanian, Muhammad Arsyad menegaskan FGD dilakukan untuk mendapat masukan dari para ahli ilmu tanah agar persoalan di lapangan yang telah dihadapi dapat terselesaikan.
Baca juga : ASEAN Prioritaskan Suplai Beras dan Gandum untuk Anggotanya
"Selama ini pemerintah sudah bergerak menambah area lahan pangan selain mengoptimalkan lahan pangan yang tersedia. Ada peluang, tantangan, dan kendala. Pemerintah membutuhkan solusi atas kendala-kendala yang ditemui di lapangan,” ucap Arsyad.
Di sisi lain, guru besar ilmu tanah di Institut Pertanian Bogor, Budi Mulyanto mengatakan penambahan luas lahan pangan memang penting untuk dilakukan di Indonesia karena luas lahan pangan per kapita di Indonesia paling rendah di dunia yaitu hanya 0,026 ha per kepala.
"Indonesia disebut sebagai negara agraris, tetapi lahan pangan per kapita kalah oleh Amerika Serikat yang disebut sebagai negara maju. Amerika memiliki luas lahan pangan per kapita 0,5 ha per kepala,” ucap Budi.
Baca juga : Dies Natalis ke-60 IPB, Presiden: Krisis Pangan Dunia Peluang Bagi Indonesia
Namun, ia pun mengakui, penambahan areal lahan pangan menjadi tantangan bagi pemerintah karena masih banyak persoalan yang harus diurai. Saat ini masih banyak provinsi yang area Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum menjadi bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
"Dampaknya alih fungsi lahan masih belum optimal untuk dikendalikan. Kondisi semacam ini memicu kerawanan agraria yang dapat berdampak pada kerawanan nasional. Perlu segera dilakukan penguatan dengan langkah strategis seperti membentuk Kawasan Strategis Nasional Pangan (KSNP) dengan diversifikasi sumber bahan pangan," tandasnya.
Sementara itu, mantan staf pengajar di Departemen Ilmu Tanah IPB, Basuki Sumawinata menuturkan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan lahan rawa adalah tetap harus belajar dari kesalahan masa lalu sehingga pada era sekarang pengelolaan harus mengikuti kaidah-kaidah yang betul.
"Pengelolaan air serta teknologi dalam budidaya diperlukan untuk mempercepat pencapaian target, sehingga kebutuhan akan pangan, ekonomi dan ekologi terpenuhi dengan baik. Keberhasilan pembukaan lahan rawa juga tidak diperoleh dalam kurun waktu satu-dua tahun, tetapi perlu durasi waktu yang lebih lama agar keberhasilan pengelolaan lahan rawa dapat diwujudkan," pungkasnya. (Z-11)
