2 days ago
2
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi soal tambahan anggaran yang mengikuti tambahan jumlah komisi pengawasan di DPR RI.
Menurutnya tambahan alokasi anggaran ini bukanlah pemborosan. Said menilai DPR memang membutuhkan penambahan jumlah komisi agar pengawasan kinerja eksekutif semakin baik.
“Kami betul-betul care peduli dengan seluruh kondisi masyarakat tapi pada saat yang sama DPR juga kan membutuhkan pengawasan yang efektif,”kata Said saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
“Bukannya selama ini dianggap DPR pengawasannya tidak efektif karena tidak efektif kenapa? Karena satu komisi bebannya mitranya bisa 18 bisa 17,” lanjutnya.
Pimpinan DPR RI menyepakati tambahan komisi dari yang sebelumnya berjumlah 11 komisi menjadi 13 komisi. Hal ini mengikuti pemekaran kementerian yang diduga mencapai 46 pos kementerian.
Adapun alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam setahun diperkirakan berkisar antara Rp 3-4 miliar.
Said pun tidak membantah perkiraan anggaran ini. Namun ia menegaskan bahwa perkiraan tambahan alokasi anggaran ini untuk setahun, bukan sebulan.
“Setahun. Nggak seberapa. Karena pimpinan komisi, sebagai pimpinan komisi setiap pembahasan UU atau setiap pembentukan panja kan ada nilai lebihnya dan itu tidak seberapa, Itu maksimal,” tutur Said.
,x_140,y_26/01jabw2en8v81dp8g0yg2z8wdw.jpg)
