2 days ago
3
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan salah satu penyebab BPR banyak yang berguguran karena penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya mengalami kendala pada proses politik di pemerintah daerah.
"Belajar dari yang terjadi saat ini, beberapa BPR terpaksa ditutup karena persoalan-persoalan keuangan, kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada," kata Dian dalam Peluncuran Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Tahun 2024-2027 di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Senin (14/10).
Sementara BPR memerlukan rescue yang sangat cepat. Atas hal tersebut, OJK ingin BPR di bawah pengendalian Bank Pembangunan Daerah (BPD).
"Karena itu memang koordinasi di bawah BPD itu merupakan salah satu solusi yang kita sedang apa namanya kita terapkan pada saat ini," ujar Dian.
Dengan demikian, jika ke depan terjadi permasalahan dengan BPR, maka BPR tersebut dapat di-rescue dengan cepat.
"Nah tidak lagi mengandalkan ada apa namanya proses politik di DPRD dan lain sebagainya. Tapi ini lebih cepat bisa diselesaikan oleh BPD yang sebetulnya kalau kita lihat skalanya BPR-BPR itu sangat kecil kalau dibandingkan kekuatan BPD ya," kata Dian.
"BPD ini pertama kita asumsikan dia lebih kuat, dalam segala hal dia lebih kuat termasuk dalam permodalan dan lain sebagainya. Governance apalagi ya, itu diharapkan kita akan lebih baik," katanya.
