2 days ago
1
Kondisi ini, kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, membuat pemerintah terpaksa impor LPG sebanyak 6,9 juta ton dalam setahun. Devisa negara yang hilang sekitar Rp 63,5 triliun (asumsi harga LPG USD 580 per ton dengan kurs Rp 16.000). Sementara anggaran subsidi LPG di 2023 Rp 117,85 triliun.
"Gas (LPG) itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Sementara industri kita hanya mampu 1,7 juta ton (1,98 juta ton berdasarkan data). Selebihnya kita impor," kata Bahlil di Repnas National Conference, Senin (14/10).
Untuk menekan impor LPG, pemerintah akan membangun industri gas bumi lebih agresif agar bisa dikonversi ke LPG.
"Saya sudah hitung dengan SKK Migas dan Pertamina ada kurang lebih sekitar 1,5-2 juta ton yang bisa kita lakukan," lanjutnya.
Cara lain untuk menekan impor LPG adalah membangun jaringan gas (jargas) lebih luas gar pengguna gas melon 3 kg berkurang. Sebab dari 8,,05 juta ton LPG, pengguna LPG nonsubsidi hanya 0,66 juta ton. Sisanya pengguna subsidi.
"Kalau tidak (dibangun jargas) nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita. Nah saya kebetulan menganut mazhab kedaulatan harus kita lakukan berdiri di kaki sendiri untuk mengelola sumber dalam kita," katanya.
Saat ini jargas di Jawa Timur baru 6 persen, di Jawa Barat 4 persen, dan di Jawa Tengah 2 persen karena pipanya tidak dibangun.
Karena itu, belum lama ini dia minta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar negara mau membiayai pembangunan pipa jargas dengan APBN di Jawa.
"Ini pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol. Ini jalan tol supaya apa? Biaya yang kita berikan kepada rakyat untuk membeli gas itu terjangkau," jelasnya.
