2 days ago
2
Lampung Geh, Bandar Lampung – Debat perdana Pilgub Lampung memasuki segmen kedua dengan topik infrastruktur, di mana kandidat diminta memberikan solusi terkait masalah jalan rusak di Provinsi Lampung.
Salah satu panelis, Napoli Situmorang, membuka sesi dengan sebuah pertanyaan yang diundi dari fishball mengacu pada laporan perbaikan 102,5 km jalan rusak setelah Presiden Joko Widodo turun tangan.
Pertanyaan ini ditujukan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela.
Menanggapi pertanyaan Mirza, Arinal mengakui bahwa intervensi Presiden Jokowi sangat membantu perbaikan jalan, namun ia menegaskan bahwa jika terpilih, pihaknya akan fokus pada kemandirian daerah dalam mengelola infrastruktur.
"Provinsi Lampung beruntung mendapatkan bantuan dari Presiden, namun APBD kita tidak cukup untuk mengatasi seluruh 1.700 km jalan yang rusak. Karena itu, kami akan memprioritaskan perbaikan jalan dengan memanfaatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, swasta, dan daerah," jelas Mirza.
Ia juga memaparkan pentingnya pemisahan fokus antara jalan yang berfungsi sosial dan yang berfungsi untuk pertumbuhan ekonomi.
"Jalan untuk keperluan sosial seperti akses ke sekolah, masjid, atau rumah sakit akan dibiayai APBD, sementara jalan yang mendukung perekonomian akan dibangun melalui kerja sama dengan pihak swasta," tambahnya.
Menanggapi isu yang sama, pasangan calon nomor urut 1, Arinal Djunaidi menekankan, masalah kerusakan jalan ini sudah berlangsung lebih dari dua dekade.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan tidak boleh lagi menunggu.
"Jalan adalah infrastruktur vital yang harus diperbaiki tanpa melihat periode waktu. Kita tidak bisa terus-menerus hanya menunggu pemerintah pusat turun tangan," tegas Arinal.
Arinal menambahkan, infrastruktur jalan harus dibangun secara kolaboratif, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara jalan negara, provinsi, dan kabupaten.
"Dengan 70 persen penduduk Lampung tinggal di desa dan kecamatan, memperbaiki jalan di pedesaan adalah kunci untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan," pungkasnya. (Cha/Ansa)
