6 days ago
4
Sebanyak 20 penambang tewas dan tujuh lainnya terluka akibat serangan bersenjata di Provinsi Balochistan, Pakistan barat daya, Kamis (10/10) malam. Serangan ini terjadi di distrik Duki, ketika sekelompok orang bersenjata menyerbu area tempat tinggal para pekerja tambang batu bara dan melepaskan tembakan.
Pejabat kepolisian setempat Hamayun Khan Nasir, menyebut sebagian besar korban berasal dari kelompok etnis Pashtun yang tinggal di Balochistan, termasuk tiga warga Afghanistan yang tewas dan empat lainnya terluka.
Hingga kini, belum ada kelompok yang mengeklaim bertanggung jawab atas serangan ini, namun kecurigaan mengarah pada Tentara Pembebasan Baloch (BLA), kelompok separatis yang sering menargetkan warga sipil dan pasukan keamanan.
Serangan ini terjadi hanya beberapa hari sebelum KTT keamanan di ibu kota Islamabad. Pada Agustus lalu, BLA melakukan beberapa serangan yang menewaskan lebih dari 50 orang, sementara pasukan keamanan membalas dengan menewaskan 21 pemberontak di provinsi tersebut.
Kepala Menteri Balochistan, Sarfraz Bugti, mengecam keras serangan ini. Kepala Menteri adalah pemimpin pemerintahan provinsi yang tugasnya sama seperti gubernur di negara lain.
“Para teroris kembali menargetkan buruh miskin,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa para pelaku akan diburu dan diadili. Ia juga menuduh para penyerang berusaha mengacaukan stabilitas Pakistan.
Provinsi Balochistan telah lama menjadi pusat konflik separatisme dari kelompok-kelompok bersenjata menuntut kemerdekaan dari Pakistan. Mereka menuding pemerintah federal mengeksploitasi kekayaan minyak dan mineral daerah tersebut tanpa memberi keuntungan yang adil bagi penduduk setempat.
Serangan terbaru ini juga menyoroti ancaman yang meningkat terhadap keamanan Pakistan, terutama menjelang KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) yang akan digelar minggu depan di Islamabad.
Pemerintah Pakistan telah meningkatkan keamanan di ibu kota untuk mengantisipasi potensi serangan dari kelompok separatis maupun Taliban Pakistan, yang sebelumnya telah diperingatkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
