FUI DIY Agendakan Bertemu Sultan HB X untuk Bahas Peredaran Miras di Yogya

FUI DIY mengimbau para takmir dan remaja masjid di Jogja membuat spanduk atau pamflet penolakan peredaran miras untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berencana untuk bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, untuk membahas sekaligus meminta arahan dalam rangka menyikapi peredaran miras di Jogja yang dinilai semakin masif.

Hal itu disampaikan Ketua Angkatan Muda FUI DIY, Fadlun Amin, setelah melakukan deklarasi perang terhadap peredaran miras yang diselenggarakan di Masjid Jogokariyan, Jumat (18/10) malam.

“Insyaallah kami juga akan sowan kepada Gubernur DIY, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk meminta arahan Beliau terkait persoalan miras ini,” ujar Fadlun Amin, Jumat (18/10).

Selain kepada Gubernur, FUI juga berencana untuk silaturahmi dengan kepala daerah, baik bupati maupun wali kota terpilih dalam Pilkada 2024 mendatang.

Sebagai bentuk edukasi, ia juga mengimbau kepada takmir dan remaja masjid di DIY untuk membuat spanduk atau pamflet penolakan peredaran miras di DIY.

“Kami mengimbau kepada takmir masjid, kemudian remaja masjid, seluruh elemen masyarakat untuk membuat pamflet, spanduk, flayer, terkait dengan penolakan peredaran miras yang semakin masif,” kata Fadlun Amin pada Jumat (18/10).

Sebelumnya, dalam kesempatan tersebut FUI DIY telah mendeklarasikan untuk perang melawan peredaran miras di DIY. Pasalnya, ia menilai peredaran miras di Kota Pelajar ini sudah sangat masif dan tidak terkendali, bahkan telah menjangkau pelosok-pelosok desa.

Hal ini menurutnya berpotensi akan menimbulkan masalah di tengah masyarakat, tidak hanya memicu masalah keamanan, tapi juga akan merusak generasi muda di Yogyakarta.

“Menyatakan perang dan menolak keras terhadap peredaran minuman keras yang semakin memprihatinkan di Yogyakarta,” ujar Fadlun Amin saat membacakan pernyataan sikap FUI.

Sementara itu, Ketua Presidium FUI DIY, Syukri Fadholi, mengatakan bahwa hal paling penting dalam mengatasi masalah ini adalah komitmen moral para pejabat pemangku kebijakan dalam menegakkan setiap aturan yang ada.

“Sesungguhnya, persoalan miras ini tergantung pada komitmen moral pejabat. Kalau pejabatnya serius menegakkan aturan, pasti bisa kok,” ujar Syukri Fadholi.