2 hours ago
1
Pelaksana tugas Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing(Dok.Istimewa)
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menerbitkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbasis logo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada Kamis (10/10) lalu. Penerbitan kartu tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Bank Indonesia (BI).
"Peluncuran KKI ini sejalan dengan program kerja kami untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah di NTT. KKI Fisik Segmen Pemerintah memberikan fasilitas kredit untuk transaksi di kanal EDC (Electronic Data Capture), khususnya untuk belanja barang, jasa, dan perjalanan dinas yang dianggarkan dalam APBD," kata Pelaksana tugas Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing, dalam keterangannya Kamis (17/10).
Dengan plafon maksimal sebesar 40% dari besaran uang persediaan masing-masing SKPD/OPD yang ditetapkan oleh Peraturan/Instruksi Kepala Daerah, KKI ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan uang tunai, mengurangi risiko fraud, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Salah satu tujuan utama peluncuran KKI adalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Dengan adanya KKI, uang untuk meningkatkan sarana yang diperlukan dalam pekerjaan ASN sudah segera tersedia. Dengan demikian, pengguna bisa menyelesaikan tugas dalam waktu singkat dengan alat yang lebih baik, termasuk untuk melayani masyarakat umum.
Untuk diketahui, KKI mengizinkan pemerintah daerah langsung mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa memerlukan uang tunai di muka. Namun, tentu saja konteks penggunaan KKI berbeda. Sebab, dana dari KKI hanya dapat digunakan untuk keperluan operasional pemerintah atau apa pun yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.
Sementara itu, yang tak kalah menarik bahwa manfaat KKI akan sangat terasa untuk pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah telah mensyaratkan bahwa KKI tidak bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa impor. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan daerah hanya dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan produk dan layanan yang disediakan oleh UMKM lokal.
"Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu rintangan logistik terbesar dalam pemerataan infrastruktur di Indonesia adalah letak negara kepulauan yang memisahkan banyak provinsi. Namun, dengan penggunaan KKI, pemerintah pusat dan daerah bisa langsung menggunakan dana yang tersedia untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di lokasi mereka. Apalagi, mereka juga dapat melibatkan pemilik UMKM di sekitar. Jadi, wilayah yang lain pun juga bisa ikut maju," pungkas Yohanis.
Pejabat sementara Kepala Divisi Supporting Kredit dan PIC Tim KKI Bank NTT, Charles F. Corputty, menambahkan, meskipun Bank NTT tidak tergabung dalam Working Group Bank Batch/Fase 1 Implementasi KKI yang menerapkan QRIS Cross Border dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, keberhasilan menghadirkan KKI di NTT menunjukkan komitmen Bank NTT sebagai bank milik seluruh Pemda NTT.
"Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah," ujarnya.
Dengan peluncuran KKI ini, Bank NTT bertekad untuk menjadi bagian penting dalam memajukan perekonomian daerah dan mendukung program pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih baik untuk masyarakat NTT. (N-2)
