Jakarta -
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo akan meluncurkan dua buku hasil karya terbarunya. Adapun buku ke-33 yang berjudul 'Legacy MPR RI Periode 2019-2024, Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara' dan buku ke-34 berjudul 'Empat Pilar MPR RI: Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi'.
Tidak hanya itu, ada juga dua buku bahan ajar ilmu hukum berjudul 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' serta 'Pembaruan Hukum'. Kedua buku ini adalah kumpulan bahan ajar dari mata kuliah, dalam kapasitas Bamsoet sebagai dosen tetap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, dosen Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (Unhan).
"Di ujung masa kepemimpinan saya sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, saya kembali akan menerbitkan empat buah buku. Dua buku terkait dengan tugas saya sebagai Ketua MPR dan dua buku lagi berkaitan dengan aktivitas saya sebagai dosen pascasarjana di beberapa universitas. Peluncuran empat buku yang rencananya dilaksanakan bulan Agustus mendatang, akan kembali dicatatkan dalam Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Setelah sebelumnya di tahun 2023, saya memperoleh dua Rekor MURI. Pertama, sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Penulis Buku Terbanyak dengan total 31 Judul Buku dan kedua, rekor Muri sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua MPR RI Yang Merespon Masalah Kenegaraan Aktual Setiap Hari Secara Berkesinambungan," ungkap Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis, Minggu (20/7/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum & Keamanan ini menjelaskan, tujuan buku 'Legacy MPR RI Periode 2019-2024, Pilar Demokrasi dan Landasan Hukum Negara' ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif berbagai terkait peran dan kontribusi MPR, dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia. Buku ini meliputi Forum MPR se-Dunia, UU MPR, Badan Kehormatan MPR, Tata Tertib MPR, dan Substansi dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Dengan mengkaji berbagai aspek terkait MPR, diharapkan pembaca memahami pentingnya lembaga ini dalam menjaga kedaulatan rakyat dan keberlangsungan negara. Buku ini juga bertujuan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi MPR serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga ini di masa depan," kata Bamsoet.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (PADIH UNPAD), serta Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni (IKA) UNPAD ini juga menjelaskan, dalam buku 'Empat Pilar MPR RI: Strategi Konsensus Kebangsaan Menyongsong Bonus Demografi' membahas, pentingnya nilai-nilai fundamental Empat Konsensus Kebangsaan atau Empat Pilar MPR RI. Empat Pilar MPR RI terdiri dari Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia serta Tap MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Bagi bangsa Indonesia Empat Konsensus Kebangsaan ini merupakan konsepsi logis untuk menjadikan bangsa yang kokoh dan meraih kemajuan yang berlandaskan kepribadian bangsa Indonesia. Pemahaman dan implementasi Empat Konsensus Kebangsaan ini menjadi benteng dari dampak negatif zaman modernisasi, serta perkembangan teknologi yang sangat maju.
"Bagi setiap penyelenggara negara serta segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral ke-Indonesia-an yang membawa kepada tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur," tutur Bamsoet.
Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI (UNHAN), dan Universitas Jayabaya menambahkan, dua buku lainnya yang berjudul 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' serta 'Pembaruan Hukum', adalah bahan ajar dari mata kuliah yang ia sampaikan sebagai dosen pascasarjana. Buku 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' hadir sebagai pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antar politik hukum dan kebijakan publik di Indonesia.
"Buku 'Politik Hukum dan Kebijakan Publik' terdiri atas beberapa bagian yang menyajikan berbagai topik, dan setiap bagian di disusun berdasarkan materi kuliah yang telah saya sampaikan kepada para mahasiswa. Buku ini merupakan kumpulan dari materi-materi kuliah yang mencakup berbagai topik penting dan relevan dengan konteks politik dan hukum di Indonesia," papar Bamsoet.
Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, buku 'Pembaruan Hukum' ini hadir untuk memberikan pemahaman mengenai pembaharuan hukum di Indonesia, mengenai topik penting untuk memperkuat sistem hukum nasional.
"Buku 'Pembaruan Hukum' terdiri dari beberapa bagian ...
